Artikel Tentang Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM

Sebelum kita membahas ke pokok persoalan tentang pelanggaran HAM, mari kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu HAM dan ruang lingkup HAM.

A.   Pengertian HAM

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setap orang, demi kehormatan serta perlindungan. Dan tanpa hak-hak itu manusia tidak akan dapat hidup layak sebagai manusia.

Pada hakekatnya Hak asasi manusia adalah merupakan suatu upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama. Dan merupakan suatu upaya untuk menjaga, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan uapay tersebut merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara.

Dari penjelasan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asai manusia itu tidak perlu diberikan dan tidak perlu dibeli, karena hak asai manusia itu dari awal sudah melekat pada diri manusia secara otomatis dan dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang apapun, baik ras, agama, latar belakang sosial, politik, jenis kelamin, dan bangsa.

B.    Ruang lingkup HAM

Ruang lingkup HAM meliputi;

1.        Hak milik pribadi

2.       Hak pribadi

3.       Hak yang berhubungan dengan masalah perekonomian dan sosial

4.       Hak sipil dan politik untuk ikut serta dalam masalah pemerintahan

Dan macam-macam hak asasi manusia yang pasti dimiliki oleh setiap manusia adalah sebagai berikut;

1.        Hak untuk hidup

2.       Hak untuk mendapat pekerjaan

3.       Hak kemerdekaan dan keamanan

4.       Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum

5.       Hak untuk masuk atau keluar wilayah suatu negara

6.       Hak untuk memiliki suatu benda

7.       Hak untuk mengeluarkan pendapat

8.       Hak bebas dalam memeluk agama

9.       Hak untuk berdagang

10.   Hak untuk mendapat pendidikan

11.      Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat

Dan masih banyak lagi.

Kasus pelanggaran HAM

Mengenai kasus pelanggaran HAM, saya akan membahas tentang pelanggaran HAM di daerah Maluku beberapa waktu lalu.

Konflik dan kekerasan yang terjadi di kepulauan maluku beberapa waktu lalu sangat dinilai dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia, 80 % relatif aman untuk maluku utara, 100% relatif aman dan stabil untuk maluku tenggara, sementara untuk bagian maluku tengah sampai saat ini belum aman, dan untuk Ambon sangat sulit diprediksikan. Beberapa waktu lalu sempat tenang, tetapi satu bulan kemudian aksi tersebut muncul lagi dengan modus ala ninja atau penyusup yang melakukan operasinya di daerah-daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen.

Penyusup masuk ke wilayah melakukan pembunuhan dan pembakaran beberapa rumah. Dan dalam konflik ini berakibat 800 orang tewas, 4000 orang luka-luka, dan ribuan rumah,perkantoran serta pasar hancur ludes karena terbakar. Tak lupa juga ratusan sekolah hancur. Masyarakat saat ini telah melakukan sistem keamanan dan membuat aturan-aturan untuk menangkas kejadian tersebut. Namun, suasana kota tetap saja dalam keadaan tegang dan terdengar suara tembakan dimana-mana. Banyak orang yang sudah putus asa, bingung dan tramua dengan permasalahan ini dan ditambah dengan ketidakjelasan proses penyelesaian konflik.

Komunikasi sosial masyarakat akhirnya tidak berjalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan situasi konflik ini berjalan terus. Perkembangan situasi dan kondisi yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyarakat mencari-cari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.

Konflik ini juga mengakibatkan pendidikan sulit untuk diakses oleh anak-anak korban. Dan akhirnya Maluku melaksanakan program pendidikan alternatif yang awalnya diharapkan untuk membantu proses perbaikan mental anak. Tetapi kenyataannya malah tidak berhasil, bahkan menimbulkan masalah baru di tingkat anak selain itu masyarakat juga membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO).

Masyarakat maluku juga sangat sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan, dokter dan obat-obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus diperoleh dengan harga yang mahal, dan puskesmas-puskesmas pun banyak yang tidak berfungsi.

Dalam kasus tersebut itu sangat-sangat tidak bermoral, karena penyusup-penyusup yang melakukan pembunuhan, pembakaran rumah-rumah dan lain-lain itu sangat melanggar hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat maluku tengah, mereka telah merampas hak mereka untuk hidup, mendapatkan tempat tinggal,dan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak korban serta juga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pesan saya untuk para pembaca artikel ini, bahwa Hak asasi manusia adalah hah-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dan mari kita jaga, mempertahankan dan memperjuangkan hak yang kita miliki, jangan sampai hak kita juga dirampas dan diinjak-injak orang lain. Dan satu lagi, kita sebagai makhluk sosial juga harus menghormati hak-hak orang lain agar tercipta suatu kedamaian di negara ini.
MARI KITA TEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA ! ! J

Dampak Otonomi Daerah terhadap Perekonomian

Otonomi daerah adalah suatu keadaan suatu daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dan untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan atau permasalahan itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali jika permasalahan-permasalahan yang memang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan bangsa-bangsa, maka pemerintah pusat tidak akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada daerah itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap daerah itu diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam otonomi daerah juga ada istilah desentralisasi. Denagan adanya desentralisasi ini yang menyebabkan munculnya otonomi dalam suatu daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan, pengalihan tanggung jawab, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua UU otonomi daerah tersebut merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi.

Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka otonomi daerah yang berarti memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah tersebut akan memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dan dengan adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut akan mengakibatkan masing-masing daerah akan berpenghasilan yang cukup sehingga dengan penghasilan yang cukup tadi pemerintah daerah dapat memikul tanggung jawabnya dalam pelaksanaan maupun pembangunan daerah untuk menjadikan daerahnya agar menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tak selamanya berjalan dengan baik. Pasti dalam pelaksanaannya itu terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dan dampak-dampak tersebut pasti ada dalam berbagai bidang. Contohnya dampak positif dan negatif otonomi daerah terhadap perekonomian di Indonesia.

Dampak positif otonomi daerah terhadap perekonomian di Indonesia adalah dengan adanya otonomi daerah maka memberikan kesempatan kepada daerah tersebut untuk memperlihatkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dan dengan berkurangnya wewenang serta kendali dari pemerintah pusat maka akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah derah dalam menghadapi permasalahan atau persoalan di daerahnya sendiri. bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada dana yang diperoleh melalui birokrasi dari pemerintah pusat. Sehingga dana tersebut mendorong suatu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan daerah dan membangun program promosi kebudayaan atau yang lain. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, karena pemerintah daerah cenderung lebih mengerti situasi dan kondisi daerahnya serta potensi-potensi yang dimiliki daerahnya daripada pemerintah pusat.

Dampak negatif otonomi daerah terhadap perekonomian di Indonesia adalah otonomi daerah dapat menimbulkan persaingan antar daerah yang dapat memicu pada perpecahan. Misalnya dalam persaingan berbisnis. Selain itu otonomi daerah juga dapat memberikan kesempatan bagi oknum-oknum yang di pemerintah pusat melakukan hal-hal yang dapat merugikan rakyat dan negara. Misalnya korupsi, kolusi dan lain-lain. Kadang juga ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah satu dengan daerah lainnya atau bahkan daerah dengan negara.

Pengaruh Perkembangan Ekonomi terhadap Demokrasi

Pengaruh Perkembangan Ekonomi terhadap Demokrasi

Tahukah kamu bahwa keberhasilan suatu negara dalam berdemokrasi itu berkaitan dengan tingkat perkembangan ekonominya. Negara dicirikan oleh dukungan dari keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Bagi indonesia sekarang ini yang sedang dalam tahapan konsolidasi demokrasi, maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi. Adam Przeworski dan Fenando Limongi telah mengadakan penelitian ke berbagai negara tentang penerapan keterkaitan demokrasi dengan perkembangan ekonominya (terutama pada tingkat pendapatan perkapitanya) dalam kurun waktu 1950-1990. Pendapatan perkapita tersebut dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan perkapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan perkapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Dan ternyata hasilnya bahwa bagi negara yang pendapatan perkapitanya dibawah 1500 dollar AS, kebanyakan masa sistem demokrasinya tidak bertahan lama, paling sekitar 8 tahunan kemudian mengalami kegagalan. Untuk negara yang pendapatan perkapitanya antara 1500-3000 dollar AS, eksperimen demokrasinya bertahan sekitar 18 tahun. Sedangkan untuk negara yang pendapatan perkapitanya diatas 6000 dollar AS, membuat demokrasi dapat bertahan lama. Di Indonesia sekarang ini secara riil adalah sekitar 800 dollar dan menurut PPP adalah 3000 dollar AS. Dilihat dari pendapatan perkapitanya tersebut indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang berpeluang cukup untuk mendapatkan keberhasilannya dalam demokrasi, sekalipun masih cukup besar tingkat kegagalannya untuk dapat mengembangkan demokrasinya. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini telah berlangsung selama lima tahun. Jika perkembangan ekonominya lambat, dan tingkat penganggurannya relatif tinggi dan cenderung tetap meningkat, maka sistem demokrasi di Indonesia tidak akan bisa bertahan lama, mungkin hanya bisa bertahan dua atau tiga pemilihan umum lagi. Dan begitu sebaliknya, jika perkembangan ekonomi di Indonesia akan meningkat menjadi lebih baik lagi, maka kemungkinan Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.

Namun saat ini dihadapan negara kawasan Asia, Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil dalam sistem demokrasinya dan patut untuk dijadikan contoh oleh negara-negara kawasan Asia yang selama ini masih diperintah dengan tangan besi. Indonesia juga bisa dijadikan contoh bahwa perkembangan demokrasi itu dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Keberhasilan Indonesia di hadapan negara-negara di kawasan Asia yang tidak di sadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IACP) membuka mata bangsa Indonesia bahwa keberhasilannya itu merupakan prestasi yang luar biasa, dan keberhasilan tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi  mengantar suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur. Dan dalam keberhasilan ini, presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menerima medali emas sebagai penghargaan tersebut. Beliau juga memaparkan atau menceritakan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia adalah merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan di negeri ini. Beliau pun juga mencontohkan nada skeptic yang ditujukan kepada Indonesia. Negaradi kawasan asia yang hingga saat ini beberapa diantaranya masih di perintah

dengan “ tangan besi”. Idonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa

pembangunan system demokrasi dapat berjalan seiring dengan upayapembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan indoesia dalam bidangdemokrasi yang tidak banyak di sadari itu, membuat pihak luar termasukAsosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsaIndonesia, bahwa keberahsilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luarbiasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensimengantar datangnya suatu era baru di asia yang demokratis dan makmur.Dalam kesempatan yang sama, presiden Indonesia, Susilo BambangYudhoyono yang akrab di sapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBYpun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi indonesia. Menurutnya,demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme Perjalanan

 

demokrasi di negeri ini. Beliau pun mecontohkan beberapa nada skeptic yangdi tunjukkan kepada IndonesiaNegaradi kawasan asia yang hingga saat ini beberapa diantaranya masih di perintah

dengan “ tangan besi”. Idonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa

pembangunan system demokrasi dapat berjalan seiring dengan upayapembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan indoesia dalam bidangdemokrasi yang tidak banyak di sadari itu, membuat pihak luar termasukAsosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsaIndonesia, bahwa keberahsilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luarbiasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensimengantar datangnya suatu era baru di asia yang demokratis dan makmur.Dalam kesempatan yang sama, presiden Indonesia, Susilo BambangYudhoyono yang akrab di sapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBYpun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi indonesia. Menurutnya,demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme Perjalanan

 

demokrasi di negeri ini. Beliau pun mecontohkan beberapa nada skeptic yangdi tunjukkan kepada Indonesia

Apa Sihh Demokrasi itu????

Apa sihh Demokrasi itu??

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Kata tersebut berasal dari bahasa yunani yang merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di Athena, kota yunani kuno, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pemahaman hampir semua orang dalam mengartikan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi itu membicarakan tentang kekuasaan atau lebih tepatnya membicarakan atau memperbincangkan tentang pengelolaan kekuasaan secara beradab. Demokrasi adalah suatu sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama dari demokrasi adalah kita semua sebagai warga negara. Namun, setiap orang yang selalu diatasnamakan tidak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami dengan benar hak-hak yang kita miliki, bagaimana cara menjaga hak-hak itu agar di hormati oleh siapapun dan mencegah siapapun untuk melanggar hak-hak itu. Di dalam sistem politik yang demokratis itu semua warga negara mempunyai hak, kesempatan dalam menyampaikan suara atau pendapat yang sama dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Dan demokrasi adalah merupakan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga menginginkan pembetukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Adurrahman Wahid atau yang biasa di sapa dengan Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, yang berarti memberikan peluang kepada semua warga negara untuk mengatur hidupnya sendiri yang sesuai dengan keinginannya. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tetapi tetap harus dihormati haknya, diberi peluang, kemudahan, dan pertolongan untuk mencapainya.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi antara lain;

1.  Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam menentukan atau mengambil keputusan tentang politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.  Adanya persamaan hak bagi warga negara atau rakyat dalam berbagai bidang.

3.  Adanya kemerdekaan dan kebebasan bagi seluruh rakyat atau warga negara.

4.  Adanya hak untuk memilih wakil rakyat yang akan menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat.